POLEMIK UANG PANGKAL UNSIKA BENTUK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

0
395

sandaranews.com – KARAWANG – Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 meng amanatkan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” artinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali dengan demikian, baik si kaya, si miskin, atau orang dengan latar belakang apapun di Indonesia masih tetap berhak mendapatkan pendidikan.

Kondisi berlawanan dengan Undang-Undang tersebut terjadi di salah satu kampus di Karawang seiring ramainya tagar #Unsikakenapasih dan terus dibanjiri cuitan hingga 8 ribuan. Ungkapan UNSIKA KEJAM trending dikalangan mahasiswa baru, bukan tidak ada alasan kenapa mereka mengungkapkan kekesalannya karena ada aturan keuangan yang kaku diberlakukan pihak kampus.

Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) akan segera turun tangan terkait munculnya polemik ini.
“Tidak boleh ada mahasiswa yang masuk PTN tidak bisa kuliah karena masalah keuangan” tegas Nizam.
Dakam waktu dekat Dirjen Pendidikan Tinggi akan segera menghubungi Rektor UNSIKA.

Mahalnya Iuran  Pembangunan Institusi (IPI), uang pangkal menyebabkan banyaknya mahasiswa baru mundur dengan mencabut berkas. Mereka tidak sanggup membayar uang pangkal yang mencapai 45 juta.

Pemerhati kebijakan publik yang juga akademisi, Rony Iskandar, SH,SE,M.Si saat di konfirmasi mengatakan “ini keterlaluan, preseden buruk pendidikan di kota pangkal perjuangan, undang undang Dasar 1945 pun sudah sangat jelas dan tegas bahwa pendidikan menjadi hak setiap warga negara, masa di Karawang mau jadi eksklusif”

Hingga berita ini diturunkan belum ada pejabat Rektorat UNSIKA yang bisa dihubungi untuk konfirmasi polemik terkait mahalnya IPI (Iuran Pembangunan Institusi) ini. (SN1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here