Forum Komunikasi Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Karawang Gerudug DPRD, Minta Gaji Cair Tiap Bulan

0
679
Hearing FKHK2 Dengan DPRD Kabupaten Karawang

SANDARANEWS.COM : Selasa (03/10/2018)
KARAWANG
– Pegawai Honorer Kategori II (K2) Kabupaten Karawang, meminta agar pencairan honor bisa dilaksanakan setiap bulan,pasalnya memang berdasarkan kondisi selama ini, dimana pencairan gaji dilakukan setiap tiga bulan,tak jarang hingga sampai enam bulan.

Ketua Koordinasi Daerah Forum Komunikasi Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Karawang, Ahmad Gojali mengatakan, “saat ini yang dibutuhkan oleh Honorer K2 adalah pencairan honor yang konsisten yaitu dilaksanakan setiap bulan, hal itu diyakininya bisa menunjang kesejahtraan para pegawai K2.

“Kalau bisa menerima 1 juta saja per bulan, bisa sejahtra, asalkan honor yang diterima bisa konsisten setiap bulan,” ujar dia dalam hearing yang dilaksanakan bersama Komisi D DPRD Karawang, di Ruang Rapat DPRD Karawang, Selasa (03/10).

Menurutnya, saat ini Surat Keputusan (SK) bagi K2 bukan hal yang paling dibutuhkan. Karena yang bisa menunjang kesejahtraan para pegawai K2 bukan sebatas SK, namun honor yang diberikan secara konsiten.

“Saat ini belum terlalu begitu butuh SK PNS, Jangan sampai para honorer ini memikirkan perut keluarganya sampai-sampai lupa mengajar, ” cetus Gojali.

Ilustrasi Honorer K2, Foto : Mangku Gumilang

Sementara itu, menurut Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Karawang Nurhayati, berdasarkan aturan yang berlaku, pencairan honor K2 setiap bulan bisa saja dilaksanakan.

” Ini termasuk belanja tidak langsung, itu sah sah saja, bisa dicairkan setiap bulan, ” ungkap Nurhayati saat ditemui di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Karawang.

Sementara pemerintah melalui MENDAGRI dalam kaitanya dengan peningkatan taraf kesejahteraan para pegawai negeri sipil (PNS) khususnya honorer K2 telah diberikan keleluasaan berdasarkan keputusan DAGRI no : 08/DAGRI/05.12.jo/2017 tentang penerimaan pegawai dilingkungan pemerintah lebih mendahulukan honorer K2 untuk ditunjuk mendaftar serta prioritas utama diangkat menjadi PNS, hal ini diungkapkan Nurcholis sub bagian pemberdayaan dan reformasi birokrasi di kemendagri.

Menurut Nurcholis, kaitan dengan penerimaan CPNS kini pemerintah sudah mengalami perbaikan dalam hal seleksi dan uji kompetensi dengan ditunjang berbagai program komputerisasi dan senua telah berbasis Teknologi Informasi (TI), semakin akuntabel dan transfaran sehingga setiap kandidat bisa bersaing tanpa ragu lagi, tuturnya – Rabu (zae).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here