Mahasiswa Hukum UNSIKA Menyoroti UU MD3

0
903

Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), Meski Presiden Joko Widodo tidak mendatangani revisi tersebut UU itu dinyatakan berlaku sejak 15 maret 2018 tepat pukul 00.00

Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

UU ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Revisi terakhirnya disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018.

Yang menjadi polemik dan hangat dibicarakan oleh Kalangan Mahasiswa yaitu

Pasal 122 k

terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum.
Pasal yang memuat perihal penghinaan terhadap parlemen berisi tambahan peraturan yang memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk:

“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang sekaligus Kabid PPPA HMI Hukum Unsika Revo Tanjung “DPR menciptakan oligarki dengan kekuatan Super power serta dapat Mengkriminalisasi Rakyat yang Kritis Terhadap DPR”

Selain polemik pertentangan pasal “antikritik”, ada pasal lain yang telah direvisi dalam UU MD3

Pasal 84 dan 15
Tentang Komposisi Pimpinan DPR dan MPR.
Pasal ini dianggap Kontroversi karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil.
Satu pimpinan tambahan ini akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak yang saat ini dipegang oleh PDI-P. Pada pasal 15, pimpinan MPR tadinya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, pimpinan MPR menjadi satu ketua dan tujuh wakil.

Terang saja Hal ini dapat mengakibatkan pos-pos penting yang seharusnya dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN dipangkas karena penambahan ini.  Contohnya, dana-dana untuk masyarakat seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.(Revo-Red)

Selanjutnya, pasal lain yang dianggap kontroversi adalah

Pasal 73

Undang-undang sebelum direvisi menyatakan fc bahwa polisi membantu memanggil pihak yang enggan datang saat diperiksa DPR. Kini pasal tersebut ditambah dengan poin bahwa Polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa.
“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

mereka bisa memanggil paksa setiap orang yang dipanggil oleh DPR dalam konteks fungsi tertentu. Memanggil paksa ini dengan menggunakan kewenangan oleh kepolisian bahkan polri berhak melakukan penahanan, jadi kepolisian wajib untuk memenuhi keinginan mereka bila ada pemanggilan paksa, yang menurut kami mencederai, demokrasi di Indonesia, kata Revo di kampus UNSIKA, Sabtu (17/03/2018)._(Kul-red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here