Parkir Sembarangan Bisa Kena Sanksi Pidana

0
649

SANDARANEWS: Kamis (24/10/2019)
KARAWANG – Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) Penyelengaraan Perhubungan yang kini sedang dibahas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, memasukan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Saksi Pidana tersebut dituangkan dalam Oasal 237 Raperda Penyelengaraan Perhubungan, dimana sanksi pidana yang diterapkan adalah kururungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50 juta.

Ketua Pansus Raperda Penyelengaraan Perhubungan, H. Acep Suyatna mengatakan, setelah melakukan pembahasan raperda tersebut berasama intansi terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepolisian, diperlukan adanya sanksi pidana bagi pelanggar persa nantinya.

H.Acep Suyatna (Anggota DPRD Karawang)

“Untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, kami masukan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran terhadap beberapa pasal yang ada dalam Raperda (Penyelengaraan Perhubungan) ini. Tentunya sanksi itu berlaku setelah Perda ini diberlakukan,” jelas dia saat ditemui usai Rapat Pansus Raperda Penyelengaraan Perhubungan, Rabu (23/10/2019) di Gedung DPRD Karawang.

Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana diantaranya adalah terkiat larangan parkir atau bongkat muat pada ruang milik jalan, yang tidak memiliki izin. Begitu pun soal alih fungsi jalan diluar kepentingan lalu lintas tanpa izin. Termasuk menyimpan benda-benda atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas, kecuali sudah mengantongi izin dari instansi berwenang.

“Selengkapnya ada ada 30 klausal dalam raperda ini yang diterapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Kami tuangkan ketentuan pidana itu dalam Pasar 237, termasuk sanksi maksimal yang bisa diberikan kepada pelanggar,” papar politisi PKB tersebut.(Sandaranews_zck)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here