Diduga Lahan TPU Dijual Pengembang, Masyarakat Perum Regency Mengadu ke DPRD

0
395

SANDARANEWS : Selasa (15/01/2019)

KARAWANG – Masyarakat Perum Permata Regency, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena menduga lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang seharusnya menjadi hak masyarakat dijual oleh pengembang ke pihak lain. DPRD melalui Komisi III merespon pengaduan tersebut dengan menggelar hearing yang menghadirkan PT Langgeng Prana Mukti Arta sebagian pengembang dan semua instansi terkait, Selasa, (15/1/2019).

Masalah TPU ini terjadi sejak lama, hingga pada 2014 mereka karena adanya jaminan dari pengembang terkait lahan TPU yang sudah disediakan. Namun, masalah ini kembali mencuat karena adanya pengukuran yang dilakukan PT. Alvian (pengembang perumahan lainnya) yang menyentuh lahan TPU milik Perum Permata Regency.

Anggota Komisi III, Dedi Rustandi mengatakan, permasalahan penyerahan fasos fasum perumahan di Karawang memang sangat banyak terjadi. Seharusnya pengembang perumahan langsung menyerahkan fasos dan fasum kepada pemerintah karena memang itu hak masyarakat. “Fasos fasum itu harus segera diserahkan, karena hak masyarakat,” tegasnya.
Senada, Kabid Perumahan DPRD Kabupaten Karawang, H. Baehaqi mengatakan, Berdasarkan perda nomor 9 tahun 2009, bukan hanya TPU yang diserahkan, tapi semua fasos fasum, seperti mesjid, sekolah dan lainnya. Hal itu menjadi syarat mutlak dalam melakukan pembangunan perumahan.
“Jadi harus jelas dulu semuanya, sebelum dilakukan pembangunan. Kami akan segera tindak lanjut ini, kami akan turun langsung ke lapangan bersama instansi terkait lain,” ucapnya.

Sementara, pihak pengembang, H. Cecep mengaku, 2014 lalu sudah melakukan pengukuran untuk melakukan penyerahan. Namun hal itu tidak di tindak lanjut karena ada beberapa masalah. “Yang 3000m dari awal sudah dibuat, tapi suratnya sampai sekarang belum tuntas. Karena pihak pengembang juga lupa dulu membeli lahan itu dari mana,” akunya.

Masih dikatakan dia, Memang PT Alvian akan membangun di sekitaran lahan TPU yang 3000m, mungkin ada sebagian lahan yang masuk. Namun pembangunan tersebut tetap memerlukan izin PT Langgeng. “Tapi saya juga belum pernah memberikan izin,” ungkap dia.(zae)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here