Indonesia adalah negara hukum “MULTITAFSIR”

1
2676

SANDARANEWS. COM | BANDUNG –Indonesia adalah negara hukum tapi apa jadinya jika hukum yang dikemas dalam redaksi UU yg melegitimasi pengikatan terhadap aturan di Negeri ini “MULTITAFSIR”.

Produk hukum adalah Undang – Undang dan itu syarat dengan makna dan tafsir yang harus benar.

Aksi Mahasiswa UIN Bandung yang tergabung dalam majlis diskusi kamisan, menjadi ajang penyampaian suara masyarakat tertindas selama beberapa tahun terkahir ini. Gerombolan masa aksi biasanya menggunakan atribut dan payung serba hitam.

Simbol tersebut dianggap sebagai upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan, mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa atas kejadian pelanggaran HAM beberapa waktu kebelakang.

Aksi biasanya dilakukan di depan Gedung Sate, kali ini Aksi majlis Kamisan digelar di Kampus UIN Bandung, Kamis (16/3/18).

Dinamisator dari. Masa aksi, menyebarkan selembar kertas berukuran A5 kepada mahasiswa yang lalu lalang didepan kantor Rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Famplet tersebut berisi tuntutan dan penjelasan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Dengan judul ” Aktivis Dicengkram Kriminalisasi dan Kekerasan”.

Koordinator massa aksi, Abdul Hamid (21) mengatakan aktivis akan terus bersuara selama banyak Undang-undang yang tidak jelas atau “Multitafsir”.

“Padahal di UU 1945 sudah jelas yang menjamin semua orang untuk bersuara, namun aktivis selalu dikatakan sebagai provokator, pembangkang, dan makar, ” pungkasnya saat ditemui disela aksi.

difamplet itu masa aksi menyampaikan Pengacara LBH Pers, Gading Yonggar Ditya menyebutkan ada 15 klausul dalam berbagai pasal yang dapat melanggar hak asasi.

Diantaranya adalah mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan simbol dan yang lainnya.

Hamid mengatakan, aksi ini bukan tuntutan semata namun untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa peristiwa ini.
Sementara Penanggung jawab keamanan kampus UIN Bandung (red_yang tidak bisa disebutkan namanya) mengungkapkan “Aksi tersebut kami pantau dan selama tidak mengganggu aktivitas belajar – mengajar dikampus kami persilahkan tentunya dengan izin terlebih dahulu”, Ungkapnya.

Dilanjutkan menurut Kordinator Aksi, “Pada dasarnya gerakan ini sekedar menolak lupa isu kekerasan terhadap banyak aktivis di Indonesia agar semua pihak khsusunya mahasiswa UIN Bandung sama sama berpihak. ” tuturnya.

Selanjutnya ia menuturkan aksi ini mampu memberikan dorongan kepada pemerintah agar memusnahkan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. (zay)

Sandaranews. Com | Info Jawa Barat

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here